Nama Peraturan | Dokumen |
---|---|
Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2017 | Download |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE. 21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen | Download |
Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia pada Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan di Timber Products ke Uni Eropa | Download |
Amandemen Lampiran I, II, dan V untuk Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia pada Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan produk kayu ke Uni Eropa | Download |
Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.2/SET/KV/7/2016 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu | Download |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Post Audit terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu | Download |
Surat Edaran Direktur PPHH Nomor S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tentang Pelaksanaan Audit VLK | Download |
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) | Download |
Surat Edaran Nomor SE.14/VI-BPPHH/2014 tentang Kewajiban Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Sebagai Tindak Lanjut Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK Nomor P.95/Menhut-II/2014) | Download |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu | Download |
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal | Download |
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu secara Berkelompok | Download |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu | Download |
Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. SE.1/VI-BPPHH/2014 | Download |
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18 Tahun 2013 Tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V Legal | Download |
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI | Download |
PEDOMAN, STANDAR DAN ATAU TATACARA PENILAIAN KiNERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, VERIFIKASI LEGALITAS KAYU, UJI KELAYAKAN DAN PENERBITAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK, SERTA PENERBITAN DOKUMEN V LEGAL/LISENSI FLEGT | Download |
No. | Nama Peraturan | Dokumen |
---|---|---|
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan | Download | |
Surat Edaran No. SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT | Download | |
Peraturan Menteri Perdagangan No 12/MD-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan | Download | |
Comparison between IDN-EU VPA product scopes in VPA Annex I and the WCO 2017 version | Download | |
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/16 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan | Download | |
Surat Edaran No. SE.2/PPHH/NEIP/HPL.3/1/2017 tentang Penambahan Tujuan Negara Pengguna FLEGT | Download | |
Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor : 27/IA/KEP/4/2013 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp Dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu Dan Kertas Bekas | Download | |
Surat Edaran no. SE.11/VI-BPPHH/2014 tentang Country Specific Guideline (CSG) for Indonesia yang dimuat di Web Australia untuk Merespon Pemberlakuan Regulasi Illegal Logging Prohibition Act 2012 dan Illegal Logging Prohibition Amendment Regulation 2013 Australia per tanggal 30 Nopember 2014 | Download |
Nama Peraturan | Dokumen |
---|---|
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI | Download |
Surat Edaran Nomor SE 5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Lisensi FLEGT | Download |
SURAT EDARAN NOMOR:SE.5/PPHL/PPHH/2/2016 TENTANG PELAKSANAAN RPBBI BAGI PEMEGANG IUIPHHK DENGAN KAPASITAS IZIN PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M3/TAHUN | Download |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam | Download |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari | Download |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak | Download |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi | Download |
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | Download |
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam | Download |
Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan No. S. 533/Um-4/2015 perihal pengadaan barang berupa produk kayu | Download |
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 7/Menhut-II/2011 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan | Download |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.46/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Pedoman Post Audit Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Izin Pemanfaatan Kayu | Download |
Surat Edaran Nomor: SE.1/VI-BPPHH/2015 tentang Penjelasan Ketentuan Tambahan Dalam Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) | Download |
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa | Download |